10 Soal Latihan TWK CPNS 2026: Persiapkan Diri dengan Materi Terkini!

Persiapan menghadapi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) membutuhkan latihan yang konsisten dan terarah, terutama untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK bertujuan mengukur penguasaan Anda terhadap empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta kemampuan bela negara dan nasionalisme. Dengan memahami materi ini secara mendalam dan terbiasa dengan format soal, Anda akan lebih siap menghadapi ujian sesungguhnya. Untuk mendapatkan lebih banyak materi dan simulasi, kunjungi cpnsdaily.id.

Daftar Soal Latihan

Soal 1 - TWK

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Namun, keterbukaan Pancasila memiliki batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Batas-batas tersebut adalah:

A. Mencegah terciptanya nilai-nilai baru yang inovatif.

B. Menghilangkan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat tetap.

C. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

D. Membatasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

E. Mengabaikan aspirasi masyarakat demi stabilitas negara.

Jawaban: C

Pembahasan:

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti ia bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Namun, keterbukaan ini memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri yang bersifat tetap dan abadi (nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan). Opsi A, B, D, dan E tidak sesuai dengan prinsip ideologi terbuka yang sehat dan konstitusional.

Soal 2 - TWK

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Salah satu perubahan penting terkait struktur pemerintahan adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal:

A. Pasal 2 ayat (1)

B. Pasal 22D ayat (1)

C. Pasal 23F ayat (1)

D. Pasal 24A ayat (1)

E. Pasal 28J ayat (1)

Jawaban: B

Pembahasan:

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen ketiga. Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa DPD memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.

Soal 3 - TWK

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran vital dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan dalam mengimplementasikan semboyan ini semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah:

A. Meningkatnya rasa individualisme di kalangan generasi muda.

B. Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal akibat budaya asing.

C. Penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah.

D. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.

E. Kesenjangan ekonomi antar daerah yang semakin melebar.

Jawaban: C

Pembahasan:

Bhinneka Tunggal Ika menekankan persatuan dalam keberagaman. Di era digital, penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial menjadi ancaman serius karena dapat dengan cepat memprovokasi konflik, memperlebar jurang perbedaan, dan merusak toleransi antar kelompok masyarakat. Ini secara langsung bertentangan dengan semangat persatuan yang diusung oleh Bhinneka Tunggal Ika. Opsi lain adalah tantangan, namun penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memiliki dampak langsung dan cepat terhadap perpecahan.

Soal 4 - TWK

Konsep Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hukum yang melandasi pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah:

A. Deklarasi Juanda 1957 dan UNCLOS 1982.

B. Perjanjian Linggarjati 1946.

C. Konferensi Meja Bundar 1949.

D. Proklamasi Kemerdekaan 1945.

E. Piagam Jakarta 1945.

Jawaban: A

Pembahasan:

Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan tonggak penting bagi Indonesia dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan, di mana laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian integral dari wilayah NKRI. Konsep ini kemudian diakui secara internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982. Pengakuan ini secara yuridis mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) dan menjadi dasar bagi Wawasan Nusantara.

Soal 5 - TWK

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara tidak selalu harus dalam bentuk militer, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk non-militer. Berikut ini yang merupakan contoh upaya bela negara di bidang non-militer adalah:

A. Mengikuti wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat.

B. Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

C. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga lingkungan.

D. Melakukan latihan dasar kemiliteran di lingkungan sekolah.

E. Mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Jawaban: C

Pembahasan:

Bela negara di bidang non-militer mencakup berbagai tindakan yang mendukung ketahanan nasional tanpa melibatkan angkatan bersenjata secara langsung. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaga kebersihan lingkungan, memajukan pendidikan, mengembangkan ekonomi kreatif, serta menaati peraturan perundang-undangan adalah bentuk-bentuk bela negara yang membangun kekuatan bangsa dari dalam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung dalam upaya bela negara.

Soal 6 - TWK

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dilandasi oleh Pancasila, yang berarti nasionalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional, nilai nasionalisme yang paling relevan untuk diwujudkan adalah:

A. Mementingkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu dalam pembangunan.

B. Menolak adanya kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait IKN.

C. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau daerah.

D. Mengisolasi diri dari pengaruh dan kerja sama internasional.

E. Mengedepankan pembangunan fisik tanpa memperhatikan aspek sosial budaya.

Jawaban: C

Pembahasan:

Pembangunan IKN adalah proyek berskala nasional yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, nilai nasionalisme yang paling relevan adalah mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau daerah. Ini mencakup semangat gotong royong, kolaborasi antar daerah, serta kesediaan untuk mendukung visi jangka panjang bangsa demi kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Soal 7 - TWK

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Integritas mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan. Dalam situasi di mana seorang ASN dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak mendesak, tindakan yang menunjukkan integritas adalah:

A. Menggunakan fasilitas tersebut dengan alasan tidak ada yang tahu.

B. Meminta izin kepada atasan terlebih dahulu, meskipun untuk kepentingan pribadi.

C. Menolak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

D. Mengganti biaya penggunaan fasilitas tersebut setelah selesai.

E. Menggunakan fasilitas tersebut jika tidak mengganggu pekerjaan.

Jawaban: C

Pembahasan:

Integritas seorang ASN berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, etika profesi, dan aturan yang berlaku, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, meskipun kecil, adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan tidak mencerminkan integritas. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat dan menunjukkan integritas tinggi adalah menolak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Soal 8 - TWK

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena:

A. Merupakan hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa.

B. Menjadi satu-satunya sumber hukum di Indonesia.

C. Mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa.

D. Merupakan satu-satunya pilar yang bersifat tidak dapat diubah.

E. Dijadikan sebagai acuan dalam hubungan internasional.

Jawaban: C

Pembahasan:

Pancasila memiliki kedudukan fundamental karena mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan menjadi pedoman hidup (way of life) bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa. Meskipun merupakan hasil kesepakatan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lebih dari sekadar kesepakatan politik, melainkan cerminan jati diri bangsa. UUD 1945 juga merupakan sumber hukum dan dapat diamandemen, sehingga opsi B dan D kurang tepat. Opsi E tidak sepenuhnya menggambarkan kedudukan fundamental Pancasila di dalam negeri.

Soal 9 - TWK

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak lepas dari peran penting para tokoh perumus dasar negara. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memiliki peran krusial dalam mempersiapkan kemerdekaan, termasuk perumusan dasar negara. Salah satu hasil penting sidang BPUPKI adalah:

A. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

B. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera negara.

C. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar.

D. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.

E. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jawaban: C

Pembahasan:

BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chōsakai) dibentuk untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang-sidangnya, BPUPKI secara intens membahas rancangan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar. Meskipun Pancasila disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI, rumusan awalnya melalui proses panjang di BPUPKI, termasuk perdebatan tentang Piagam Jakarta. Oleh karena itu, pembahasan rancangan UUD merupakan salah satu hasil penting yang fundamental dari BPUPKI.

Soal 10 - TWK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks TWK, pembangunan IKN ini mencerminkan pengamalan sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena:

A. Memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih strategis secara militer.

B. Meningkatkan pendapatan daerah di sekitar IKN secara signifikan.

C. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antarwilayah.

D. Menciptakan lapangan kerja baru hanya untuk penduduk lokal Kalimantan.

E. Menarik investasi asing dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur.

Jawaban: C

Pembahasan:

Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan IKN bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang selama ini terpusat di Jawa, serta mengurangi disparitas ekonomi dan sosial antarwilayah di Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan dan ekonomi ke luar Jawa, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian timur. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persiapan CPNS dan materi terkait, Anda bisa mengunjungi cpnsdaily.id.

Tips Mengerjakan Soal TWK

• Pahami Konsep Dasar: Kuasai Pancasila (fungsi, kedudukan, butir-butir pengamalan), UUD 1945 (pasal-pasal penting, amandemen), Bhinneka Tunggal Ika (makna, implementasi), dan NKRI (bentuk negara, wilayah, wawasan nusantara).

• Hubungkan dengan Isu Kontemporer: TWK seringkali mengaitkan pilar-pilar negara dengan isu-isu aktual. Pahami bagaimana Pancasila dan UUD 1945 relevan dengan kebijakan atau permasalahan terkini.

• Baca Cepat dan Cermat: Soal TWK seringkali panjang dan membutuhkan pemahaman konteks. Latih kecepatan membaca tanpa mengorbankan ketelitian.

• Analisis Opsi Jawaban: Eliminasi jawaban yang jelas salah. Pilihlah jawaban yang paling tepat dan komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip kebangsaan yang benar.

Latihan soal TWK secara rutin adalah kunci untuk menguasai materi dan strategi menjawab dengan baik. Jangan hanya menghafal, tetapi pahami esensi dari setiap pilar kebangsaan agar Anda dapat menganalisis dan menjawab soal dengan tepat. Teruslah berlatih, tingkatkan wawasan kebangsaan Anda, dan raih impian menjadi ASN di tahun 2026!