Soal empat pilar kebangsaan di TWK jarang meminta kamu menyebut keempat pilarnya. Itu terlalu mudah. Yang lebih sering keluar adalah pertanyaan seperti ini:

"Pasal berapa yang menyatakan bentuk negara kesatuan tidak bisa diubah?"
"Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab apa, karya siapa?"
"Peristiwa ini termasuk ancaman terhadap NKRI atau terhadap kebinekaan?"

Pancasila dan UUD 1945 sudah dibahas di materinya sendiri. Di sini fokusnya dua pilar lain yang sering dianggap remeh padahal banyak jebakannya: NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kenapa disebut pilar

Bayangkan sebuah rumah panggung. Atapnya bisa diganti, dindingnya bisa dicat ulang, tapi kalau salah satu tiang utamanya roboh, seluruh rumah ikut miring. Empat pilar kebangsaan adalah tiang utama itu. Keempatnya saling menopang, dan tidak ada yang boleh dicabut.

Pilar	Perannya dalam analogi rumah	Pertanyaan yang dijawab
Pancasila	Fondasi dan arah rumah	Nilai apa yang kita pegang?
UUD 1945	Aturan tertulis penghuni rumah	Bagaimana negara diatur?
NKRI	Bentuk bangunannya: satu rumah, bukan beberapa rumah	Negara ini berbentuk apa?
Bhinneka Tunggal Ika	Cara penghuni yang berbeda-beda hidup bersama	Bagaimana menyikapi perbedaan?

Sedikit sejarah istilahnya

Istilah "empat pilar" dipopulerkan MPR pada masa kepemimpinan Taufiq Kiemas (periode 2009 sampai 2014) lewat program sosialisasi ke sekolah, kampus, dan organisasi masyarakat. Istilah ini kemudian masuk ke Pasal 34 ayat 3b UU Partai Politik sebagai salah satu materi pendidikan politik.

Tidak semua orang setuju. Ada warga negara yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena keberatan Pancasila disejajarkan sebagai "salah satu pilar". Lewat Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada April 2014, MK menyatakan frasa "empat pilar" di pasal itu tidak lagi punya kekuatan hukum mengikat. Alasannya, Pancasila adalah dasar negara, kedudukannya tidak bisa disamakan dengan tiga hal lain.

Setelah putusan itu, MPR tetap menjalankan sosialisasi dengan nama Empat Pilar MPR RI. Isinya sama: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Awas jebakan
Pancasila tetap berkedudukan sebagai dasar negara, bukan sekadar salah satu dari empat pilar yang setara.
Kalau ada opsi yang menyamakan kedudukan Pancasila dengan pilar lain sebagai "dasar negara", hati-hati. Dasar negara hanya Pancasila.

Bagaimana keempatnya saling terhubung

Keempat pilar ini bukan daftar terpisah. Masing-masing saling menyebut satu sama lain di dalam konstitusi:

Hubungan	Buktinya
Pancasila ada di dalam UUD 1945	Rumusannya tercantum di Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
NKRI diatur oleh UUD 1945	Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 5
Bhinneka Tunggal Ika diatur oleh UUD 1945	Pasal 36A tentang lambang negara
Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan Pancasila	Paling dekat dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia

Jadi kalau soal bertanya "pilar mana yang menjadi wadah atau payung hukum bagi pilar lain", jawabannya biasanya UUD 1945, karena tiga pilar lain disebut di dalamnya.

NKRI: satu negara, satu pemerintahan pusat

Kesatuan dan federasi, apa bedanya

Negara kesatuan artinya hanya ada satu negara dengan satu pemerintah pusat yang memegang kedaulatan penuh. Daerah tetap boleh mengatur urusannya sendiri lewat otonomi daerah, tapi kewenangan itu diberikan oleh pusat, bukan milik daerah sejak awal.

Negara federasi sebaliknya. Negara-negara bagian sudah punya kewenangan sendiri, lalu sepakat bergabung dan menyerahkan sebagian urusan ke pemerintah federal.

Hal	Negara kesatuan	Negara federasi
Jumlah negara di dalamnya	Satu	Banyak negara bagian dalam satu federasi
Asal kewenangan daerah	Diberikan oleh pusat	Dimiliki negara bagian, sebagian diserahkan ke federal
Konstitusi	Satu konstitusi untuk semua	Negara bagian bisa punya konstitusi sendiri
Contoh	Indonesia, Jepang	Amerika Serikat, Malaysia

Tips
Analogi sederhana: negara kesatuan seperti satu perusahaan dengan banyak kantor cabang. Cabang boleh mengatur operasional, tapi wewenangnya dari kantor pusat.
Negara federasi seperti beberapa perusahaan yang membentuk konsorsium. Tiap perusahaan sudah berdiri sendiri, lalu sepakat bekerja sama.

Awas jebakan
Otonomi daerah tidak mengubah Indonesia menjadi federasi. Daerah otonom tetap bagian dari satu negara, dan kewenangannya diatur undang-undang dari pusat.
Opsi seperti "otonomi daerah menunjukkan Indonesia menganut sistem federal" adalah jebakan.

Pasal-pasal yang wajib diingat

Pasal UUD 1945	Isi singkat	Kenapa sering keluar
Pasal 1 ayat 1	Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik	Membedakan bentuk negara (kesatuan) dan bentuk pemerintahan (republik)
Pasal 18 ayat 1	Wilayah negara dibagi atas daerah provinsi, lalu kabupaten dan kota	Dasar pembagian daerah dalam negara kesatuan
Pasal 25A	Indonesia adalah negara kepulauan berciri Nusantara	Dasar konstitusional wawasan nusantara
Pasal 37 ayat 5	Khusus bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan	Satu-satunya hal yang dikunci dari amandemen

Pasal 37 ayat 5 ini penting. UUD 1945 boleh diamandemen, dan memang sudah empat kali diamandemen. Tapi bentuk negara kesatuan dikunci. Artinya, usulan mengubah Indonesia menjadi federasi tidak bisa diajukan lewat jalur amandemen.

Awas jebakan
Jangan tertukar antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan.
Kesatuan = bentuk negara. Republik = bentuk pemerintahan.
Soal bisa bertanya "bentuk pemerintahan Indonesia menurut Pasal 1 ayat 1", dan jawabannya republik, bukan kesatuan.

Pernah jadi federasi: RIS 1949 sampai 1950

Indonesia pernah sebentar menjadi negara federasi. Ceritanya begini.

Setelah merdeka, Belanda berusaha kembali berkuasa. Konflik diselesaikan lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949. Salah satu hasilnya, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Belanda menyerahkan kedaulatan pada 27 Desember 1949. RIS memakai Konstitusi RIS, bukan UUD 1945.

Bentuk federasi ini tidak bertahan lama. Banyak rakyat di negara-negara bagian menginginkan kembali ke negara kesatuan, karena RIS dianggap bentukan Belanda untuk memecah kekuatan Indonesia. Satu per satu negara bagian bergabung ke Republik Indonesia.

Di parlemen, Mohammad Natsir mengajukan Mosi Integral pada April 1950 yang mendorong kembali ke bentuk kesatuan. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan dengan UUDS 1950.

Periode	Bentuk negara	Konstitusi
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949	Kesatuan	UUD 1945
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950	Federasi (RIS)	Konstitusi RIS
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959	Kesatuan	UUDS 1950
5 Juli 1959 sampai sekarang	Kesatuan	UUD 1945 (lewat Dekrit Presiden)

Tips
Perhatikan pola tabelnya: dari keempat periode, hanya satu yang federasi, dan itu yang paling singkat, kurang dari setahun.
Kalau soal bertanya "kapan Indonesia kembali ke negara kesatuan", jawabannya 17 Agustus 1950, bukan Dekrit 5 Juli 1959. Dekrit itu mengembalikan UUD 1945, sedangkan bentuk kesatuannya sudah kembali sejak 1950.

Wawasan nusantara dan Deklarasi Djuanda

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan wilayahnya sebagai satu kesatuan yang utuh: politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Laut tidak dianggap pemisah antarpulau, tapi penghubung.

Dulu tidak begitu. Aturan peninggalan Belanda, Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939, menetapkan laut wilayah hanya 3 mil dari garis pantai tiap pulau. Akibatnya, di antara pulau-pulau Indonesia ada laut bebas yang bisa dilewati kapal asing seenaknya. Wilayah Indonesia jadi seperti kepingan yang terpisah-pisah.

Pada 13 Desember 1957, pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengumumkan Deklarasi Djuanda. Isinya, semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah Indonesia. Batas laut wilayah ditarik 12 mil dari garis pangkal yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau terluar.

Hal	Sebelum (TZMKO 1939)	Sesudah (Deklarasi Djuanda 1957)
Lebar laut wilayah	3 mil	12 mil
Diukur dari	Garis pantai tiap pulau	Garis pangkal yang menghubungkan pulau terluar
Laut antarpulau	Sebagian laut bebas	Perairan Indonesia
Cara pandang	Pulau-pulau terpisah	Satu kesatuan kepulauan

Perjalanan setelah deklarasi itu cukup panjang:

Tahun	Peristiwa
1957	Deklarasi Djuanda diumumkan, 13 Desember
1960	Isi deklarasi dikukuhkan menjadi UU Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
1982	Konsep negara kepulauan diakui dunia lewat Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982
2001	Keppres Nomor 126 Tahun 2001 menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara (bukan hari libur)

Di balik perjuangan diplomasi ini ada nama Mochtar Kusumaatmadja, ahli hukum laut yang ikut menyusun konsep negara kepulauan dan memperjuangkannya di forum internasional. Pengakuan lewat UNCLOS baru datang sekitar 25 tahun setelah deklarasi.

Wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari

Wawasan nusantara tidak hanya soal peta. Ia dipakai sebagai cara pandang di empat bidang:

Bidang	Artinya	Contoh
Politik	Satu wilayah, satu hukum nasional, satu tujuan bangsa	Undang-undang berlaku sama di Aceh sampai Papua
Ekonomi	Kekayaan di seluruh wilayah adalah milik bersama bangsa	Program agar harga BBM dan semen di pedalaman tidak jauh berbeda dengan di kota besar
Sosial budaya	Keragaman budaya dipandang sebagai kekayaan bersama	Tarian daerah ditampilkan di acara kenegaraan
Pertahanan keamanan	Ancaman ke satu pulau dianggap ancaman ke seluruh bangsa	Penjagaan pulau-pulau terluar

Tips
Kalau soal menanyakan "laut menurut wawasan nusantara", kata kuncinya penghubung, bukan pemisah.

Tips
Cara mengingat: Djuanda "menjahit" pulau-pulau yang tadinya terpisah. Dari 3 mil menjadi 12 mil, angkanya naik empat kali lipat.

Ancaman disintegrasi

Disintegrasi artinya perpecahan, yaitu kondisi ketika bagian dari bangsa ingin memisahkan diri atau hubungan antarkelompok rusak. Bentuknya tidak selalu angkat senjata.

Bentuk ancaman	Contoh
Separatisme	Gerakan bersenjata yang ingin memisahkan satu wilayah dari Indonesia
Konflik antarkelompok	Bentrokan antarwarga yang dipicu perbedaan suku atau agama
Ketimpangan pembangunan	Daerah yang merasa ditinggalkan bisa kehilangan rasa memiliki terhadap negara
Ancaman dari luar	Klaim wilayah perbatasan oleh negara lain
Ancaman nonfisik	Penyebaran ideologi yang menolak Pancasila dan NKRI

Awas jebakan
Soal kasus sering memasukkan ketimpangan pembangunan sebagai akar masalah. Jawaban yang dicari biasanya pemerataan pembangunan, bukan penindakan aparat.
Penegakan hukum tetap perlu, tapi dalam soal TWK, opsi yang menyentuh akar masalah biasanya lebih tepat daripada yang hanya menindak gejalanya.

Bhinneka Tunggal Ika: berbeda tapi tetap satu

Asal-usulnya

Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, pujangga pada masa Kerajaan Majapahit (abad ke-14). Kitab itu ditulis dalam bahasa Jawa Kuno.

Kalimat lengkapnya dalam kitab adalah "Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa". Kira-kira artinya: berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Konteks aslinya tentang kerukunan antara pemeluk ajaran Siwa (Hindu) dan Buddha pada masa itu. Kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk.

Ketika dijadikan semboyan negara, maknanya diperluas. Bukan lagi hanya soal dua ajaran agama, tetapi semua perbedaan di Indonesia: suku, agama, ras, bahasa daerah, adat, dan golongan.

Kata	Arti
Bhinneka	Beraneka ragam, berbeda-beda
Tunggal	Satu
Ika	Itu

Jadi secara harfiah: beraneka itu satu, yang lebih dikenal sebagai "berbeda-beda tetapi tetap satu jua".

Awas jebakan
Jebakan klasik: menukar Mpu Tantular dengan Mpu Prapanca.
Mpu Tantular menulis Sutasoma, sumber semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Mpu Prapanca menulis Negarakertagama, yang berisi gambaran Majapahit.
Keduanya sama-sama dari masa Majapahit, jadi gampang tertukar.

Tips
Jembatan keledai: Tantular dan Sutasoma sama-sama punya bunyi "ta". Tantular, Sutasoma, semboyan.

Di mana semboyan ini tercantum

Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada pita putih yang dicengkeram kaki burung Garuda Pancasila, lambang negara. Dasar hukumnya ada di Pasal 36A UUD 1945: lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal ini ditambahkan saat amandemen.

Aturan lebih rinci tentang lambang negara ada di UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Seperti apa sikap toleransi dalam praktik

Bhinneka Tunggal Ika tidak meminta semua orang menjadi sama. Yang diminta adalah menerima perbedaan dan tetap bekerja sama. Analoginya seperti paduan suara: suara sopran, alto, tenor, dan bass berbeda, dan justru karena berbeda lagunya jadi indah. Kalau semua menyanyi dengan nada yang sama, itu bukan paduan suara lagi.

Sikap yang sesuai	Sikap yang tidak sesuai
Tetap bekerja sama dengan rekan kantor yang berbeda agama	Menolak satu tim dengan orang dari suku tertentu
Menghormati tetangga yang sedang beribadah dengan tidak membuat kegaduhan	Memaksa orang lain mengikuti tradisi kelompoknya
Mau mencoba dan mempelajari budaya daerah lain	Menganggap budaya daerah sendiri paling unggul
Memilih pegawai berdasarkan kemampuan, bukan asal daerah	Membuat lelucon yang merendahkan suku lain

Awas jebakan
Toleransi tidak berarti ikut menjalankan ibadah agama lain atau mencampurkan ajaran agama.
Toleransi artinya menghormati dan memberi ruang. Opsi seperti "ikut beribadah bersama untuk menunjukkan toleransi" biasanya bukan jawaban terbaik.

Ancaman terhadap kebinekaan: SARA dan hoaks

SARA adalah singkatan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Isu SARA berbahaya karena menyentuh identitas yang dipegang kuat oleh banyak orang, sehingga mudah memancing emosi.

Di zaman media sosial, isu SARA paling sering menyebar lewat hoaks, yaitu informasi palsu yang dibuat seolah benar. Polanya biasanya sama: judul memancing marah, menyebut satu kelompok sebagai pelaku, dan meminta dibagikan secepatnya.

Ciri pesan yang patut dicurigai	Yang sebaiknya dilakukan
Judul provokatif dan penuh huruf kapital	Jangan langsung dibagikan
Tidak jelas sumbernya	Cek ke media resmi atau situs cek fakta
Menyalahkan satu suku atau agama	Sadari bahwa tujuannya memecah belah
Ada kalimat "sebarkan sebelum dihapus"	Laporkan, bukan diteruskan

Tips
Dalam soal kasus tentang hoaks, urutan sikap terbaik biasanya: tidak ikut menyebarkan, memeriksa kebenarannya, lalu meluruskan atau melaporkan.
Opsi yang langsung marah dan membalas di kolom komentar hampir selalu salah.

Contoh soal

Soal 1
Ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah terdapat pada...

A. Pasal 1 ayat 1
B. Pasal 18 ayat 1
C. Pasal 25A
D. Pasal 36A
E. Pasal 37 ayat 5

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: E

Pembahasan: Pasal 37 mengatur tata cara perubahan UUD, dan ayat 5 secara khusus menyatakan bentuk NKRI tidak dapat diubah.

A salah karena Pasal 1 ayat 1 hanya menyatakan Indonesia negara kesatuan berbentuk republik, tanpa larangan perubahan.
B salah karena Pasal 18 ayat 1 mengatur pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota.
C salah karena Pasal 25A mengatur Indonesia sebagai negara kepulauan.
D salah karena Pasal 36A mengatur lambang negara.

Soal 2
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab...

A. Negarakertagama karya Mpu Prapanca
B. Sutasoma karya Mpu Tantular
C. Arjunawiwaha karya Mpu Kanwa
D. Pararaton karya Mpu Tantular
E. Sutasoma karya Mpu Prapanca

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular pada masa Majapahit.

A salah karena Negarakertagama karya Mpu Prapanca berisi gambaran Kerajaan Majapahit, bukan sumber semboyan ini.
C salah karena Arjunawiwaha bukan sumber semboyan ini.
D salah karena pengarangnya benar tetapi kitabnya salah. Ini jebakan yang mencampur nama.
E salah karena kitabnya benar tetapi pengarangnya tertukar dengan Mpu Prapanca.

Soal 3
Sebelum tahun 1957, kapal asing dapat berlayar bebas di laut antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan karena perairan itu tidak seluruhnya termasuk wilayah Indonesia. Peristiwa yang mengubah keadaan tersebut adalah...

A. Konferensi Meja Bundar
B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
C. Deklarasi Djuanda
D. Mosi Integral Natsir
E. Sumpah Pemuda

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menyatakan perairan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai bagian wilayah Indonesia dan menetapkan laut wilayah 12 mil dari garis pangkal pulau terluar. Sejak itu laut antarpulau tidak lagi menjadi laut bebas.

A salah karena KMB tahun 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan dan bentuk RIS, bukan aturan batas laut.
B salah karena Dekrit 1959 mengembalikan berlakunya UUD 1945.
D salah karena Mosi Integral mendorong kembali ke negara kesatuan pada 1950.
E salah karena Sumpah Pemuda 1928 adalah ikrar persatuan pemuda, bukan penetapan wilayah laut.

Soal 4
Di sebuah grup percakapan warga, beredar pesan berantai yang menuduh pendatang dari suku tertentu sebagai pelaku pencurian di kampung, tanpa sumber yang jelas. Pesan itu ditutup dengan ajakan "sebarkan supaya warga waspada". Sikap yang paling tepat adalah...

A. Meneruskan pesan ke grup lain agar lebih banyak warga berhati-hati
B. Mendatangi rumah pendatang tersebut untuk meminta penjelasan
C. Tidak meneruskan pesan, memeriksa kebenarannya, dan mengingatkan anggota grup agar tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti
D. Keluar dari grup supaya tidak terlibat masalah
E. Membalas dengan pesan yang menjelekkan suku pengirim pesan

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: Pesan itu punya ciri hoaks berbau SARA: tanpa sumber, menyalahkan satu suku, dan meminta disebarkan. Sikap yang sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah menghentikan penyebarannya, mengecek kebenarannya, lalu meluruskan.

A salah karena ikut menyebarkan tuduhan yang belum terbukti dan bisa memicu konflik antarsuku.
B salah karena bertindak sendiri berdasarkan informasi yang belum jelas bisa berujung main hakim sendiri.
D kurang tepat karena menghindar tanpa berbuat apa pun, padahal hoaks tetap menyebar.
E salah karena membalas dengan isu SARA justru memperburuk keadaan.

Soal 5
Pernyataan yang tepat tentang perjalanan bentuk negara Indonesia adalah...

A. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B. Republik Indonesia Serikat memakai UUD 1945 sebagai konstitusinya
C. Indonesia berbentuk federasi sejak proklamasi sampai tahun 1950
D. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dengan UUDS 1950
E. Bentuk negara federasi ditetapkan melalui amandemen UUD 1945

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: D

Pembahasan: RIS hanya berlaku sejak 27 Desember 1949. Pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 1950.

A salah karena Dekrit 1959 mengembalikan UUD 1945, sedangkan bentuk kesatuan sudah kembali sejak 1950.
B salah karena RIS memakai Konstitusi RIS.
C salah karena sejak proklamasi sampai akhir 1949 Indonesia berbentuk kesatuan. Federasi baru berlaku setelah KMB.
E salah karena RIS lahir dari hasil KMB, bukan amandemen. Lagi pula Pasal 37 ayat 5 justru melarang perubahan bentuk NKRI.

Soal 6
Sebuah kabupaten di wilayah perbatasan bertahun-tahun tertinggal dalam pembangunan jalan, listrik, dan sekolah. Sebagian warganya mulai merasa lebih dekat dengan negara tetangga dan kurang peduli pada Indonesia. Langkah pemerintah yang paling tepat untuk menjaga keutuhan NKRI adalah...

A. Menambah pos penjagaan aparat di sepanjang perbatasan
B. Melarang warga perbatasan berdagang dengan negara tetangga
C. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah itu
D. Mengubah status kabupaten tersebut menjadi negara bagian dengan kewenangan penuh
E. Mewajibkan warga mengikuti upacara bendera setiap minggu

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: Akar masalahnya adalah ketimpangan pembangunan yang membuat warga kehilangan rasa memiliki. Pemerataan pembangunan menyentuh akar masalah itu secara langsung.

A kurang tepat karena penjagaan aparat menyentuh keamanan, tetapi tidak memperbaiki rasa ditinggalkan.
B salah karena larangan berdagang justru menambah kesulitan ekonomi warga.
D salah karena negara bagian adalah konsep federasi, bertentangan dengan Pasal 37 ayat 5.
E kurang tepat karena upacara tanpa perbaikan kesejahteraan tidak menyelesaikan penyebabnya.

Soal 7
Menurut cara pandang wawasan nusantara, laut di antara pulau-pulau Indonesia berfungsi sebagai...

A. Batas alami antardaerah otonom
B. Wilayah bebas yang terbuka untuk pelayaran internasional
C. Pemisah antara suku-suku bangsa
D. Penghubung yang menyatukan pulau-pulau menjadi satu kesatuan
E. Sumber daya yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah provinsi

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: D

Pembahasan: Wawasan nusantara memandang darat, laut, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan. Laut justru menyatukan, bukan memisahkan.

A dan C salah karena memandang laut sebagai pemisah, yang merupakan cara pandang sebelum Deklarasi Djuanda.
B salah karena laut antarpulau menjadi perairan Indonesia sejak Deklarasi Djuanda, bukan laut bebas.
E salah karena kekayaan laut adalah milik bangsa secara keseluruhan, bukan milik provinsi tertentu.

Soal 8
Dalam rapat penyusunan program kantor, seorang pegawai asal Sumatra mengusulkan ide yang bagus, tetapi seorang rekan menolaknya dengan alasan "orang daerah itu biasanya kurang paham cara kerja di sini". Sikap yang paling tepat dari ketua rapat adalah...

A. Mengikuti pendapat rekan tersebut agar rapat cepat selesai
B. Menegur secara sopan bahwa ide dinilai dari isinya, lalu membahas usulan itu secara objektif
C. Menunda rapat sampai kedua pegawai berdamai sendiri
D. Meminta pegawai asal Sumatra mengalah demi menjaga suasana
E. Melaporkan rekan tersebut ke atasan tanpa membahas ide yang diusulkan

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan: Penolakan berdasarkan asal daerah adalah sikap diskriminatif yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua rapat sebaiknya meluruskan dan tetap menilai ide dari mutunya.

A dan D salah karena membiarkan diskriminasi dan mengorbankan ide yang bagus.
C kurang tepat karena masalah tidak diselesaikan dan pekerjaan tertunda.
E kurang tepat karena langsung melapor tanpa meluruskan di tempat, dan ide yang baik malah terabaikan.

Soal 9
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 berkaitan dengan istilah empat pilar. Inti pertimbangan putusan tersebut adalah...

A. Bhinneka Tunggal Ika tidak termasuk dalam UUD 1945
B. NKRI dapat diubah bentuknya melalui amandemen
C. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sehingga tidak tepat disejajarkan sebagai salah satu pilar
D. Sosialisasi empat pilar oleh MPR harus dihentikan sepenuhnya
E. UUD 1945 bukan bagian dari empat pilar kebangsaan

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: MK menilai Pancasila adalah dasar negara, sehingga menempatkannya sejajar dengan tiga hal lain sebagai "pilar" menimbulkan kerancuan.

A salah karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum di Pasal 36A UUD 1945.
B salah karena Pasal 37 ayat 5 justru melarang perubahan bentuk NKRI.
D salah karena putusan menyangkut frasa dalam UU Partai Politik, dan MPR tetap menjalankan sosialisasi dengan nama Empat Pilar MPR RI.
E salah karena putusan tidak mempersoalkan kedudukan UUD 1945.

Ringkasan

Empat pilar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tetap satu-satunya dasar negara, ditegaskan juga lewat Putusan MK 100/PUU-XI/2013.
Pasal 1 ayat 1: kesatuan itu bentuk negara, republik itu bentuk pemerintahan.
Pasal 37 ayat 5: bentuk NKRI tidak dapat diubah.
Otonomi daerah tidak menjadikan Indonesia federasi. Kewenangan daerah berasal dari pusat.
RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kembali ke kesatuan dengan UUDS 1950, bukan lewat Dekrit 1959.
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957: laut wilayah dari 3 mil menjadi 12 mil, laut antarpulau menjadi perairan Indonesia. Dikukuhkan UU 4/Prp/1960, diakui lewat UNCLOS 1982, diperingati sebagai Hari Nusantara (Keppres 126/2001).
Wawasan nusantara: laut adalah penghubung, bukan pemisah.
Bhinneka Tunggal Ika dari Sutasoma karya Mpu Tantular, masa Majapahit. Jangan tertukar dengan Mpu Prapanca.
Semboyan ada di pita yang dicengkeram Garuda Pancasila, dasar hukumnya Pasal 36A.
Toleransi berarti menghormati, bukan ikut menjalankan ibadah agama lain.
Hadapi hoaks SARA dengan: jangan sebarkan, cek kebenaran, luruskan atau laporkan.