Soal UUD 1945 di TWK hampir tidak pernah meminta kamu menulis ulang bunyi pasal. Yang ditanyakan biasanya salah satu dari tiga hal ini:

"Hal ini diatur dalam pasal berapa?"
"Lembaga mana yang berwenang melakukan ini?"
"Apa yang berubah setelah amandemen?"

Kabar baiknya, pasal yang sering keluar jumlahnya terbatas. Materi ini fokus ke pasal-pasal itu, ke perubahan penting akibat amandemen, dan ke pasangan yang paling sering tertukar.

Kenapa UUD 1945 diubah

UUD 1945 disusun dalam waktu singkat menjelang kemerdekaan. Soekarno sendiri menyebutnya sebagai undang-undang dasar sementara yang nanti perlu disempurnakan.

Selama Orde Lama dan Orde Baru, beberapa pasal yang longgar membuat kekuasaan menumpuk di tangan presiden. Contoh paling terkenal: masa jabatan presiden tidak dibatasi dengan tegas, jadi presiden bisa dipilih berulang kali.

Setelah Reformasi 1998, salah satu tuntutan utama adalah mengubah UUD 1945. Perubahan ini disebut amandemen, dan dilakukan oleh MPR.

Hal yang disepakati tidak diubah

Sebelum mengubah, MPR membuat kesepakatan dasar. Ini sering keluar sebagai soal "yang bukan kesepakatan MPR".

Kesepakatan	Maksudnya
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945	Pembukaan memuat Pancasila dan tujuan negara, jadi tetap utuh
Tetap mempertahankan NKRI	Bentuk negara kesatuan tidak diganti jadi federal
Mempertegas sistem presidensial	Presiden tetap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan	Isi penjelasan yang bersifat normatif dimasukkan ke pasal-pasal
Perubahan dilakukan dengan cara adendum	Naskah asli tetap ada, perubahan ditambahkan

Awas jebakan
Yang tidak boleh diubah adalah Pembukaan, bukan seluruh UUD 1945.
Pasal-pasal di batang tubuh justru yang diamandemen. Kalau ada opsi "batang tubuh tidak boleh diubah", itu salah.

Empat tahap amandemen

Amandemen dilakukan empat kali, setiap tahun satu kali, dari 1999 sampai 2002. Soal biasanya menanyakan perubahan ke berapa yang memuat hal tertentu.

Tahap	Tanggal ditetapkan	Isi penting yang perlu diingat
Pertama	19 Oktober 1999	Membatasi masa jabatan presiden (Pasal 7), memindahkan kekuasaan membentuk UU ke DPR (Pasal 20)
Kedua	18 Agustus 2000	Bab HAM (Pasal 28A sampai 28J), pemerintahan daerah (Pasal 18), wilayah negara, lambang negara dan lagu kebangsaan (Pasal 36A sampai 36C), bela negara (Pasal 27 ayat 3)
Ketiga	9 November 2001	Indonesia negara hukum (Pasal 1 ayat 3), pemilihan presiden langsung (Pasal 6A), lahirnya DPD, MK, dan KY, aturan pemilu, BPK
Keempat	10 Agustus 2002	Susunan MPR, penghapusan DPA, anggaran pendidikan 20%, demokrasi ekonomi (Pasal 33 ayat 4), larangan mengubah bentuk NKRI (Pasal 37 ayat 5)

Tips
Jembatan keledai urutan amandemen: "Batas, Hak, Lembaga, Lengkap".

Batas: membatasi kekuasaan presiden.

Hak: hak asasi manusia masuk ke UUD.

Lembaga: lembaga baru lahir (DPD, MK, KY) dan presiden dipilih langsung.

Lengkap: penyempurnaan akhir, termasuk pendidikan, ekonomi, dan penutup.

Tanggal amandemen kedua mudah diingat karena jatuh pada 18 Agustus, sama dengan tanggal PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 1945. Kalau soal menanyakan amandemen yang ditetapkan bertepatan dengan hari konstitusi, jawabannya amandemen kedua.

Satu hal lagi yang sering ditanyakan: setelah empat kali amandemen, naskah UUD 1945 tetap disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namanya tidak berganti menjadi UUD 2002, karena amandemen bersifat menambah dan mengubah, bukan mengganti konstitusi.

Sebelum dan sesudah amandemen

Ini bagian yang paling sering dibuat soal perbandingan. Perhatikan kolom tengah dan kanan.

Pasal	Sebelum amandemen	Sesudah amandemen
Pasal 1 ayat 2	Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR	Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
Pasal 2 ayat 1	MPR terdiri atas DPR ditambah utusan daerah dan golongan	MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih lewat pemilu
Pasal 5 ayat 1	Presiden memegang kekuasaan membentuk UU	Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR
Pasal 6A	Belum ada, presiden dipilih MPR	Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan
Pasal 7	Memegang jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali	Lima tahun, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
Pasal 20 ayat 1	DPR hanya menyetujui UU	DPR memegang kekuasaan membentuk UU
Bab IV (DPA)	Ada Dewan Pertimbangan Agung	Bab DPA dihapus

Perubahan terbesarnya bisa diringkas jadi satu kalimat: MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga negara sekarang sejajar dan saling mengawasi. Sistem saling mengawasi ini disebut checks and balances.

Awas jebakan
Soal sering bertanya "Siapa yang memegang kekuasaan membentuk UU?" Jawabannya DPR (Pasal 20 ayat 1).
Presiden hanya berhak mengajukan rancangan UU (Pasal 5 ayat 1). Jangan tertukar karena sebelum amandemen kalimatnya terbalik.

Presiden setelah amandemen

Kedudukan presiden berubah cukup banyak, dan soal sering mengujinya lewat cerita.

Hal	Pasal	Isi singkat
Cara pemilihan	Pasal 6A	Dipilih langsung oleh rakyat, berpasangan dengan wakil presiden
Masa jabatan	Pasal 7	Lima tahun, boleh dipilih lagi untuk jabatan yang sama hanya satu kali
Pemberhentian	Pasal 7A dan 7B	Bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR, setelah MK memeriksa dan memutus pendapat DPR
Tidak bisa membubarkan DPR	Pasal 7C	Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR

Urutan pemberhentian presiden sering dijadikan soal. Logikanya begini: DPR yang menuduh, MK yang membuktikan secara hukum, MPR yang memutuskan memberhentikan.

DPR  : mengajukan pendapat bahwa presiden melanggar hukum
MK   : memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR itu
MPR  : bersidang dan memutuskan usul pemberhentian

Awas jebakan
Masa jabatan presiden dibatasi dua periode dalam jabatan yang sama. Seseorang yang sudah dua kali menjadi presiden tidak bisa dipilih lagi menjadi presiden. Pasal 7 tidak mengatur angka umur atau syarat pendidikan; syarat calon presiden ada di Pasal 6.

Lembaga negara dan pasalnya

Setelah amandemen, lembaga negara utama bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kekuasaannya.

Lembaga	Pasal utama	Tugas yang sering ditanyakan
MPR	Pasal 2 dan 3	Mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden
DPR	Pasal 19 sampai 22B	Membentuk UU, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
DPD	Pasal 22C dan 22D	Mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah
Presiden	Pasal 4 sampai 16	Memegang kekuasaan pemerintahan
BPK	Pasal 23E sampai 23G	Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
MA	Pasal 24A	Mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah UU terhadap UU
MK	Pasal 24C	Menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu
KY	Pasal 24B	Mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga kehormatan dan perilaku hakim

Kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA dan MK (Pasal 24 ayat 2). KY tidak mengadili perkara, jadi KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Tugasnya mengawasi perilaku hakim.

Tips
Cara membedakan MA dan MK dari kata "menguji":
MK menguji ke atas, yaitu UU terhadap UUD.
MA menguji ke bawah, yaitu peraturan di bawah UU (misalnya peraturan pemerintah atau perda) terhadap UU.
Ingat: Konstitusi itu UUD, jadi Mahkamah Konstitusi menjaga UUD.

Awas jebakan
KY dan MK sering ditukar di soal. Kalau soalnya tentang hakim yang melanggar etika, jawabannya KY. Kalau tentang undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD, jawabannya MK.

Contoh kasus: lembaga mana yang dituju

Kasus	Lembaga	Alasan
Peraturan daerah dianggap bertentangan dengan UU	MA	Menguji peraturan di bawah UU terhadap UU
Partai politik ingin dibubarkan karena asasnya bertentangan dengan UUD	MK	Pembubaran partai politik
Calon presiden menggugat hasil penghitungan suara	MK	Perselisihan hasil pemilu
Laporan hakim menerima suap atau melanggar kode etik	KY	Menjaga kehormatan dan perilaku hakim
Pemeriksaan laporan keuangan kementerian	BPK	Memeriksa pengelolaan keuangan negara
Rancangan UU tentang pemekaran provinsi	DPD (ikut mengajukan dan membahas), DPR (membentuk)	Berkaitan dengan otonomi dan wilayah daerah
Mengubah pasal UUD	MPR	Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3)

Tips
BPK disebut bebas dan mandiri (Pasal 23E). Kalau soal bertanya lembaga yang memeriksa keuangan negara, jangan pilih KPK atau Kementerian Keuangan. KPK tidak diatur di UUD 1945, dan Kementerian Keuangan adalah bagian dari pemerintah yang justru diperiksa.

Hakim MK

MK punya 9 hakim konstitusi. Masing-masing tiga orang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Pembagian tiga pihak ini mencerminkan tiga cabang kekuasaan: yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Pasal yang paling sering keluar

Bagian ini dikelompokkan per topik, karena soal biasanya memberi cerita lalu menanyakan pasalnya.

Bentuk negara dan kedaulatan

Pasal	Isi singkat
Pasal 1 ayat 1	Indonesia negara kesatuan berbentuk republik
Pasal 1 ayat 2	Kedaulatan di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD
Pasal 1 ayat 3	Indonesia adalah negara hukum

Tiga ayat ini mudah diingat urutannya: bentuk, lalu siapa yang berdaulat, lalu dasar menjalankannya.

Pemerintahan daerah dan pemilu

Pasal	Isi singkat
Pasal 18	Wilayah dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang punya pemerintahan daerah, dengan otonomi seluas-luasnya
Pasal 18B	Negara mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
Pasal 22E	Pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali

Asas pemilu sering disingkat luber jurdil. Soal kadang menukar satu kata di dalamnya, misalnya "terbuka" menggantikan "rahasia". Kalau ada kata yang tidak termasuk luber jurdil, opsi itu salah.

Pasal 18B dipakai sebagai dasar keistimewaan beberapa daerah, misalnya Yogyakarta dan Aceh. Soal tentang pengakuan desa adat atau hak ulayat masyarakat adat juga merujuk ke pasal ini.

Warga negara dan hak asasi manusia

Pasal	Isi singkat
Pasal 26	Siapa yang menjadi warga negara dan penduduk
Pasal 27 ayat 1	Kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan
Pasal 27 ayat 2	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pasal 28	Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28A	Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
Pasal 28B	Hak membentuk keluarga, hak anak atas tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan
Pasal 28C	Hak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, dan manfaat ilmu pengetahuan
Pasal 28D	Hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, hak bekerja, kesempatan yang sama dalam pemerintahan
Pasal 28E	Kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan dan pekerjaan, berserikat, dan menyatakan pendapat
Pasal 28F	Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
Pasal 28G	Hak atas rasa aman dan bebas dari penyiksaan
Pasal 28H	Hak hidup sejahtera, lingkungan hidup yang baik, dan pelayanan kesehatan
Pasal 28I	Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
Pasal 28J	Kewajiban menghormati hak asasi orang lain dan pembatasan hak lewat UU

Sebagian besar soal HAM cukup diselesaikan dengan mengingat beberapa kata kunci, bukan hafalan seluruh tabel:

28A hidup, 28B keluarga dan anak, 28C pendidikan dan ilmu, 28F informasi, 28H kesehatan dan lingkungan.
28I hak mutlak, 28J kewajiban dan batasan.

Contoh cara memakainya:

Warga memprotes karena air sungai tercemar limbah pabrik: hak atas lingkungan hidup yang baik, Pasal 28H.
Seorang wartawan mencari data anggaran desa: hak memperoleh informasi, Pasal 28F.
Anak di bawah umur dilindungi dari kekerasan di rumah: hak anak, Pasal 28B.
Tersangka tidak boleh disiksa selama diperiksa: hak bebas dari penyiksaan, Pasal 28G.

Hak yang disebut di Pasal 28I ayat 1 sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Awas jebakan
Pasal 28J sering terlupa karena isinya bukan hak, melainkan kewajiban. Kalau soal menyebut "dalam menjalankan hak, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan UU", jawabannya Pasal 28J.
HAM di Indonesia tidak tanpa batas. Batasnya adalah hak orang lain dan aturan undang-undang.

Agama

Pasal	Isi singkat
Pasal 29 ayat 1	Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 29 ayat 2	Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya

Kebebasan beragama muncul di dua tempat: Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2. Kalau soal menyebut negara menjamin, biasanya yang dimaksud Pasal 29 ayat 2. Kalau konteksnya daftar hak asasi setiap orang, biasanya Pasal 28E.

Bela negara dan pertahanan

Pasal	Isi singkat
Pasal 27 ayat 3	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 30 ayat 1	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Pasal 30 ayat 2	Pertahanan dan keamanan dilaksanakan lewat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama

Tips
Pembeda cepat: "pembelaan negara" = Pasal 27 ayat 3. "Pertahanan dan keamanan" = Pasal 30.
Bela negara lebih luas, termasuk lewat profesi sehari-hari. Pertahanan dan keamanan lebih dekat ke urusan TNI dan Polri.

Pendidikan

Pasal	Isi singkat
Pasal 31 ayat 1	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
Pasal 31 ayat 2	Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
Pasal 31 ayat 4	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
Pasal 32	Kebudayaan nasional dan bahasa daerah

Angka 20% paling sering ditanyakan. Perhatikan juga bahwa angka itu berlaku untuk APBN dan APBD, bukan APBN saja.

Ekonomi dan kesejahteraan

Pasal	Isi singkat
Pasal 33 ayat 1	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
Pasal 33 ayat 2	Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
Pasal 33 ayat 3	Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Pasal 33 ayat 4	Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi
Pasal 34 ayat 1	Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
Pasal 34 ayat 3	Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak

Tips
Pasal 33 itu soal sumber daya: siapa yang menguasai dan untuk siapa hasilnya.
Pasal 34 itu soal orang yang perlu dibantu: fakir miskin, anak terlantar, jaminan sosial, layanan kesehatan.

Simbol negara

Pasal	Isi
Pasal 35	Bendera Sang Merah Putih
Pasal 36	Bahasa negara adalah bahasa Indonesia
Pasal 36A	Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Pasal 36B	Lagu kebangsaan Indonesia Raya

Urutannya enak dihafal: bendera, bahasa, lambang, lagu. Pasal 36A dan 36B baru ditambahkan pada amandemen kedua.

Perubahan UUD

Pasal 37 mengatur cara mengubah UUD. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, sidangnya dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, dan putusannya disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

Ayat terakhirnya (Pasal 37 ayat 5) menyatakan bahwa bentuk NKRI tidak dapat diubah.

Usul    : minimal 1/3 anggota MPR
Hadir   : minimal 2/3 anggota MPR
Setuju  : minimal 50% + 1 dari seluruh anggota MPR

Contoh soal

Soal 1
Perubahan mendasar Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen adalah...

A. Kedaulatan berpindah dari tangan rakyat ke tangan MPR
B. Kedaulatan tetap di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
C. Kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh DPR dan DPD
D. Kedaulatan rakyat diwakili oleh presiden sebagai kepala negara
E. Kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga tertinggi negara

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan: Setelah amandemen, Pasal 1 ayat 2 berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kalimat "dilakukan sepenuhnya oleh MPR" dihapus.

A salah karena kedaulatan tidak pernah berpindah dari rakyat, baik sebelum maupun sesudah amandemen.
C salah karena DPR dan DPD tidak disebut sebagai pelaksana kedaulatan dalam pasal ini.
D salah karena presiden hanya salah satu lembaga yang menjalankan amanat UUD.
E salah karena setelah amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Opsi ini menggambarkan keadaan sebelum amandemen.

Soal 2
Sebuah organisasi buruh menilai salah satu undang-undang ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang tersebut adalah...

A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Konstitusi
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: Menguji undang-undang terhadap UUD adalah kewenangan MK menurut Pasal 24C.

A salah karena MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU, bukan UU terhadap UUD.
B salah karena KY mengurus perilaku dan kehormatan hakim, tidak menguji aturan.
D salah karena DPR membentuk UU. DPR bisa merevisi UU, tapi tidak menguji apakah UU bertentangan dengan UUD.
E salah karena MPR berwenang mengubah UUD, bukan menguji UU.

Soal 3
Ketentuan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% diatur dalam...

A. Pasal 28C ayat 1
B. Pasal 31 ayat 2
C. Pasal 31 ayat 4
D. Pasal 32 ayat 1
E. Pasal 34 ayat 3

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD tercantum di Pasal 31 ayat 4, hasil amandemen keempat.

A salah karena Pasal 28C mengatur hak setiap orang mengembangkan diri dan mendapat pendidikan, tanpa menyebut anggaran.
B salah karena Pasal 31 ayat 2 mengatur kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah membiayainya.
D salah karena Pasal 32 mengatur kebudayaan.
E salah karena Pasal 34 ayat 3 mengatur fasilitas kesehatan dan pelayanan umum.

Soal 4
Seorang guru di daerah perbatasan tetap mengajar dengan sungguh-sungguh meski fasilitas terbatas, karena ia merasa ikut menjaga masa depan bangsa. Sikap ini sejalan dengan amanat UUD 1945 tentang...

A. Hak atas pekerjaan, Pasal 27 ayat 2
B. Upaya pembelaan negara, Pasal 27 ayat 3
C. Pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 ayat 2
D. Kebebasan memilih pekerjaan, Pasal 28E ayat 1
E. Kewajiban menghormati hak orang lain, Pasal 28J ayat 1

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan: Bela negara tidak harus mengangkat senjata. Menjalankan profesi dengan sungguh-sungguh demi kepentingan bangsa termasuk upaya pembelaan negara, yang diatur di Pasal 27 ayat 3.

A menjebak karena tokohnya sedang bekerja. Tapi inti cerita adalah motivasinya menjaga bangsa, bukan haknya mendapat pekerjaan.
C salah karena Pasal 30 ayat 2 mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama.
D salah karena cerita tidak membahas kebebasan memilih profesi.
E salah karena tidak ada hak orang lain yang sedang dihormati atau dibatasi dalam cerita ini.

Soal 5
Berikut ini yang merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945 adalah...

A. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode
B. Penambahan bab tentang hak asasi manusia
C. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
D. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pemilihan presiden secara langsung
E. Ketentuan bahwa bentuk NKRI tidak dapat diubah

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: D

Pembahasan: Amandemen ketiga tahun 2001 melahirkan lembaga baru seperti MK, DPD, dan KY, serta mengatur pemilihan presiden secara langsung (Pasal 6A).

A salah karena pembatasan masa jabatan presiden adalah hasil amandemen pertama.
B salah karena bab HAM ditambahkan pada amandemen kedua.
C dan E salah karena keduanya hasil amandemen keempat.

Soal 6
Pernyataan yang tepat tentang kedudukan Komisi Yudisial menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah...

A. Pelaku kekuasaan kehakiman bersama MA dan MK
B. Lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilu
C. Lembaga yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga perilaku hakim
D. Lembaga yang menguji peraturan daerah terhadap undang-undang
E. Lembaga yang memeriksa pengelolaan keuangan negara

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: Menurut Pasal 24B, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

A salah karena pelaku kekuasaan kehakiman hanya MA dan MK (Pasal 24 ayat 2). KY tidak mengadili perkara.
B salah karena perselisihan hasil pemilu diputus oleh MK.
D salah karena menguji perda terhadap UU adalah kewenangan MA.
E salah karena memeriksa keuangan negara adalah tugas BPK.

Soal 7
Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, proses pemberhentian presiden dalam masa jabatannya melibatkan lembaga-lembaga berikut dengan urutan yang benar...

A. MPR, DPR, MK
B. DPR, MK, MPR
C. MK, DPR, MPR
D. DPR, MA, MPR
E. DPD, MK, MPR

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan: DPR mengajukan pendapat bahwa presiden melanggar hukum, MK memeriksa dan memutus pendapat itu, lalu MPR bersidang untuk memutuskan usul pemberhentian (Pasal 7A dan 7B).

A dan C salah karena urutannya terbalik. MPR selalu menjadi tahap terakhir.
D salah karena yang memeriksa pendapat DPR adalah MK, bukan MA.
E salah karena usulnya datang dari DPR, bukan DPD.

Soal 8
Sebuah masyarakat adat menuntut pengakuan atas hutan yang sudah turun-temurun mereka kelola. Pasal UUD 1945 yang paling tepat menjadi dasar tuntutan itu adalah...

A. Pasal 18B ayat 2
B. Pasal 28H ayat 1
C. Pasal 33 ayat 3
D. Pasal 32 ayat 1
E. Pasal 34 ayat 1

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: A

Pembahasan: Pasal 18B ayat 2 menyatakan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

B menjebak karena menyangkut lingkungan hidup, tapi inti kasusnya adalah pengakuan hak tradisional masyarakat adat.
C menjebak karena menyangkut kekayaan alam, tapi Pasal 33 ayat 3 justru menegaskan penguasaan oleh negara, bukan pengakuan hak adat.
D salah karena Pasal 32 tentang kebudayaan nasional.
E salah karena Pasal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak terlantar.

Soal 9
Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 adalah...

A. Langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil
B. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
C. Langsung, umum, bersih, rahasia, jujur, dan adil
D. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan merata
E. Langsung, umum, bebas, rahasia, transparan, dan adil

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: B

Pembahasan: Asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, disingkat luber jurdil.

A salah karena "rahasia" diganti "terbuka". Pilihan pemilih justru dirahasiakan.
C salah karena "bebas" diganti "bersih".
D salah karena "adil" diganti "merata".
E salah karena "jujur" diganti "transparan".

Soal 10
Menurut Pasal 37 UUD 1945, perubahan pasal-pasal UUD dapat diputuskan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya...

A. 1/3 dari seluruh anggota MPR
B. 2/3 dari anggota MPR yang hadir
C. 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR
D. 50% ditambah satu dari anggota DPR
E. 3/4 dari seluruh anggota MPR

Lihat jawaban dan pembahasan

Jawaban: C

Pembahasan: Putusan perubahan pasal UUD memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR (Pasal 37 ayat 4).

A salah karena 1/3 adalah syarat untuk mengajukan usul perubahan.
B salah karena 2/3 adalah syarat kehadiran sidang, bukan persetujuan.
D salah karena perubahan UUD adalah wewenang MPR, bukan DPR.
E tidak ada dalam Pasal 37 hasil amandemen.

Ringkasan

Amandemen dilakukan empat kali oleh MPR, dari 1999 sampai 2002. Pembukaan UUD 1945 tidak diubah.
Amandemen kedua ditetapkan 18 Agustus 2000, bertepatan dengan hari pengesahan UUD 1945.
Urutan isi amandemen: Batas, Hak, Lembaga, Lengkap.
Setelah amandemen, MPR bukan lembaga tertinggi, dan kedaulatan dilaksanakan menurut UUD.
DPR membentuk UU, presiden hanya mengajukan RUU.
Pemberhentian presiden: DPR menuduh, MK memutus, MPR memberhentikan.
Pemilu berasas luber jurdil (Pasal 22E), masyarakat adat diakui di Pasal 18B.
MK menguji UU terhadap UUD, MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU, KY menjaga perilaku hakim.
HAM ada di Pasal 28A sampai 28J, dengan 28J berisi kewajiban dan pembatasan.
Agama Pasal 29, bela negara Pasal 27 ayat 3, pertahanan keamanan Pasal 30.
Anggaran pendidikan minimal 20% APBN dan APBD di Pasal 31 ayat 4.
Kekayaan alam dikuasai negara di Pasal 33 ayat 3, fakir miskin dan anak terlantar di Pasal 34 ayat 1.
Bentuk NKRI tidak dapat diubah, Pasal 37 ayat 5.