Materi 2 dari 27
Pancasila: Sejarah, Nilai, dan Pengamalan
Sejarah perumusan Pancasila, tiga tingkatan nilai, causa, dan cara menebak sila dari contoh kasus. Dilengkapi 12 contoh soal TWK dan pembahasan.
Soal Pancasila di TWK jarang menanyakan bunyi sila. Hampir semua orang sudah hafal itu sejak SD. Yang lebih sering ditanyakan adalah hal-hal seperti ini:
- "Peristiwa ini termasuk penerapan sila ke berapa?"
- "UU ini termasuk nilai dasar, instrumental, atau praksis?"
- "Siapa yang mengusulkan dasar negara pada tanggal sekian?"
Jadi materi ini fokus ke tiga hal itu: sejarah perumusan, jenis nilai, dan cara menebak sila dari sebuah contoh kasus.
Dari mana kata Pancasila berasal
Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, sila artinya dasar atau asas. Jadi Pancasila adalah lima dasar yang dipakai untuk mengatur kehidupan bernegara.
Rumusan resminya ada di Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ini sering keluar, dan yang dijadikan jebakan biasanya nomor alineanya.
Tips
Cara mengingat isi tiap alinea Pembukaan UUD 1945:
alinea 1 tentang hak merdeka, alinea 2 tentang perjuangan, alinea 3 tentang pernyataan kemerdekaan, alinea 4 tentang tujuan negara dan dasar negara.
Pancasila ada di alinea terakhir, karena dasar negara disebut paling akhir setelah negaranya berdiri.
Sejarah perumusan
Pancasila tidak lahir dalam satu hari. Ada beberapa tahap, dan soal biasanya menanyakan siapa dan kapan.
| Tanggal | Peristiwa | Yang perlu diingat |
|---|---|---|
| 29 Mei 1945 | Sidang pertama BPUPKI dimulai, Mohammad Yamin menyampaikan usulan | Pengusul pertama |
| 31 Mei 1945 | Soepomo menyampaikan usulan | Mengusulkan negara integralistik |
| 1 Juni 1945 | Soekarno menyampaikan usulan dan pertama kali memakai istilah "Pancasila" | Diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila |
| 22 Juni 1945 | Panitia Sembilan menyepakati Piagam Jakarta | Sila pertama masih memuat "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" |
| 18 Agustus 1945 | PPKI mengesahkan UUD 1945 beserta Pancasila | Tujuh kata di sila pertama dihapus, menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" |
BPUPKI bersidang dua kali. Sidang pertama berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas dasar negara. Sidang kedua berlangsung 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas rancangan undang-undang dasar. Kalau soal bertanya "sidang yang membahas dasar negara", jawabannya sidang pertama.
Isi usulan Yamin, Soepomo, dan Soekarno
Ketiga tokoh sama-sama mengajukan lima poin, tapi isinya berbeda. Soal sering memberi daftar lima poin lalu bertanya "ini usulan siapa?".
| Yamin (29 Mei, lisan) | Soepomo (31 Mei) | Soekarno (1 Juni) |
|---|---|---|
| Peri Kebangsaan | Persatuan | Kebangsaan Indonesia |
| Peri Kemanusiaan | Kekeluargaan | Internasionalisme atau Perikemanusiaan |
| Peri Ketuhanan | Keseimbangan lahir dan batin | Mufakat atau Demokrasi |
| Peri Kerakyatan | Musyawarah | Kesejahteraan Sosial |
| Kesejahteraan Rakyat | Keadilan rakyat | Ketuhanan Yang Berkebudayaan |
Yamin juga disebut menyerahkan rumusan tertulis yang urutannya sudah mirip Pancasila sekarang: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kebangsaan Persatuan Indonesia; Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Tips
Cara cepat mengenali pemilik usulan:
Ada kata "Peri"? Itu Yamin.
Ada "kekeluargaan" dan "keseimbangan lahir batin"? Itu Soepomo.
Ketuhanan ditaruh paling akhir dan ada "internasionalisme"? Itu Soekarno.
Perhatikan bahwa dalam usulan Soekarno, ketuhanan ada di urutan kelima. Di rumusan final, ketuhanan pindah ke urutan pertama. Ini detail yang sering dijadikan pilihan jebakan.
Trisila dan Ekasila
Dalam pidato yang sama, Soekarno menawarkan cara memeras lima sila itu kalau ada yang tidak suka angka lima.
| Bentuk | Isi |
|---|---|
| Pancasila (lima) | Lima poin di tabel atas |
| Trisila (tiga) | Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan |
| Ekasila (satu) | Gotong royong |
Sosio-nasionalisme adalah gabungan kebangsaan dan perikemanusiaan. Sosio-demokrasi adalah gabungan mufakat dan kesejahteraan sosial. Kalau semuanya diperas lagi, intinya tinggal satu: gotong royong.
Awas jebakan
Ekasila itu gotong royong, bukan "persatuan" atau "musyawarah". Dua kata itu sering dipasang sebagai pengecoh.
Panitia Sembilan
Setelah sidang pertama selesai, usulan-usulan tadi perlu disatukan. Tugas ini dipegang panitia kecil beranggotakan sembilan orang yang diketuai Soekarno. Hasil kerjanya adalah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945.
| Golongan kebangsaan | Golongan Islam |
|---|---|
| Ir. Soekarno (ketua) | K.H. Wahid Hasjim |
| Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) | Abdul Kahar Muzakkir |
| Mr. Muhammad Yamin | H. Agus Salim |
| Mr. Achmad Soebardjo | Abikusno Tjokrosujoso |
| Mr. A.A. Maramis |
Komposisinya lima dari golongan kebangsaan dan empat dari golongan Islam. A.A. Maramis adalah satu-satunya anggota beragama Kristen. Soepomo tidak termasuk Panitia Sembilan, dan namanya sering muncul di opsi sebagai jebakan.
Awas jebakan
Jangan tertukar antara BPUPKI dan PPKI.
BPUPKI tugasnya menyelidiki dan merumuskan (sidang Mei sampai Juli 1945).
PPKI tugasnya mengesahkan (sidang 18 Agustus 1945).
Kalau soal menyebut "mengesahkan", jawabannya PPKI.
Kenapa tujuh kata itu dihapus? Ada keberatan dari wakil Indonesia bagian timur yang mayoritas bukan Muslim. Supaya negara yang baru berdiri tidak terpecah, Pada pagi hari 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta membicarakannya dengan tokoh-tokoh Islam dan disepakati penghapusan itu. Peristiwa ini sering dipakai sebagai contoh sikap mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan.
Empat asal-usul Pancasila (causa)
Istilah ini terdengar rumit, padahal maksudnya sederhana. Bayangkan proses membuat sebuah meja:
| Causa | Artinya | Analogi meja | Dalam Pancasila |
|---|---|---|---|
| Materialis | Bahan bakunya | Kayu | Adat istiadat, budaya, dan nilai agama bangsa Indonesia |
| Formalis | Yang membentuk rumusannya | Tukang yang merancang bentuk meja | Soekarno, Hatta, dan anggota BPUPKI |
| Efisien | Yang membuatnya sah dan berlaku | Meja selesai dan siap dipakai | PPKI yang mengesahkan |
| Finalis | Tujuan dibuatnya | Untuk tempat makan | Untuk menjadi dasar negara |
Tips
Kata kunci cepat: bahan = materialis, bentuk = formalis, pengesahan = efisien, tujuan = finalis.
Fungsi dan kedudukan Pancasila
Pancasila punya banyak sebutan. Yang paling sering keluar di soal:
| Sebutan | Artinya dalam bahasa sehari-hari | Contoh di soal |
|---|---|---|
| Dasar negara | Semua aturan hukum harus sesuai Pancasila | "Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara" |
| Pandangan hidup (way of life) | Pedoman sikap dan perilaku warga sehari-hari | Warga gotong royong membersihkan lingkungan |
| Ideologi terbuka | Nilai dasarnya tetap, tapi penerapannya boleh menyesuaikan zaman | Lahirnya UU baru tentang perlindungan data pribadi |
| Kepribadian bangsa | Ciri khas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain | Musyawarah sebagai cara mengambil keputusan |
| Perjanjian luhur | Kesepakatan para pendiri bangsa | Disepakati saat pengesahan oleh PPKI |
Awas jebakan
"Ideologi terbuka" bukan berarti Pancasila boleh diubah atau diganti ideologi lain.
Yang terbuka hanya cara menjalankannya. Lima sila itu sendiri tidak berubah.
Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila tidak bisa dipisahkan. Pancasila adalah isi, Pembukaan adalah wadahnya. Karena Pancasila tercantum di Pembukaan, maka Pembukaan ikut dianggap paling tinggi dan tidak boleh diubah.
| Hal | Penjelasan sederhana |
|---|---|
| Letak | Lima sila dicantumkan di alinea keempat Pembukaan |
| Sifat | Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm) |
| Akibatnya | Pasal-pasal UUD 1945 harus menjabarkan isi Pembukaan, termasuk Pancasila |
| Saat amandemen | MPR sepakat Pembukaan tidak diubah, sehingga rumusan Pancasila ikut terjaga |
Analoginya seperti fondasi rumah. Kamarnya boleh direnovasi (pasal diamandemen), tapi fondasinya tidak dibongkar (Pembukaan dan Pancasila).
Tips
Kata "Pancasila" sendiri tidak tertulis di Pembukaan UUD 1945. Yang tertulis adalah isi kelima silanya. Kalau ada opsi "istilah Pancasila disebut langsung di alinea keempat", itu keliru.
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum
Kedudukan ini punya dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal itu menyatakan Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara.
Artinya, isi setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Mulai dari UUD sampai peraturan daerah, semuanya harus bisa diuji: "Apakah aturan ini sejalan dengan kelima sila?"
Hierarki peraturan perundang-undangan ada di Pasal 7 UU yang sama:
| Urutan | Jenis peraturan |
|---|---|
| 1 | UUD 1945 |
| 2 | Ketetapan MPR |
| 3 | Undang-Undang atau Perpu |
| 4 | Peraturan Pemerintah |
| 5 | Peraturan Presiden |
| 6 | Peraturan Daerah Provinsi |
| 7 | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota |
Awas jebakan
Pancasila tidak masuk dalam daftar hierarki di atas. Posisinya di atas semua tingkatan itu, sebagai sumber yang menjiwai.
Kalau ada opsi "Pancasila berada di urutan pertama hierarki peraturan perundang-undangan", itu salah. Urutan pertama adalah UUD 1945.
Tiga tingkatan nilai
Ini bagian yang paling sering dijadikan soal "termasuk nilai apa". Pakai analogi aturan di rumah:
| Tingkat | Analogi di rumah | Dalam Pancasila |
|---|---|---|
| Nilai dasar | "Keluarga harus saling menghormati" | Lima sila itu sendiri, sifatnya tetap |
| Nilai instrumental | Aturan tertulis: pulang paling lambat jam 9 malam | UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan |
| Nilai praksis | Kamu benar-benar pulang jam 8 malam | Perilaku nyata warga dan pejabat sehari-hari |
Tips
Ada kata undang-undang, peraturan, program pemerintah, atau kebijakan di soal? Hampir pasti nilai instrumental.
Ada tindakan nyata seseorang? Nilai praksis.
Jangan dicampur dengan pembagian Notonegoro
Ada pembagian nilai lain dari Prof. Notonegoro. Soal sering memasukkan keduanya ke pilihan jawaban supaya peserta bingung.
| Nilai | Berguna untuk | Contoh |
|---|---|---|
| Material | Kebutuhan fisik | Makanan, air, pakaian |
| Vital | Supaya bisa beraktivitas | Kendaraan, jalan, internet |
| Kerohanian | Kebutuhan batin | Kebenaran, keindahan, kebaikan, agama |
Cara cepat membedakan material dan vital: material itu dikonsumsi atau dipakai untuk hidup, vital itu alat untuk melakukan sesuatu.
Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika
Sistem filsafat
Disebut sistem karena kelima sila saling terkait dan membentuk satu kesatuan. Satu sila tidak berdiri sendiri. Susunannya sering digambarkan hierarkis piramidal: sila pertama menjadi dasar bagi sila sesudahnya, dan sila kelima adalah tujuan yang dijiwai empat sila sebelumnya.
Contohnya, sila kedua dibaca sebagai kemanusiaan yang ber-Ketuhanan. Sila kelima dibaca sebagai keadilan sosial yang ber-Ketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, dan dicapai lewat musyawarah.
Tips
Kalau soal bertanya "sila mana yang menjiwai sila lainnya", jawabannya sila pertama. Kalau bertanya "sila mana yang dijiwai seluruh sila lainnya" atau "tujuan akhir", jawabannya sila kelima.
Sistem etika
Etika di sini artinya pedoman baik dan buruk dalam bersikap. Pancasila sebagai sistem etika berarti nilai lima sila dipakai untuk menilai apakah sebuah tindakan pantas atau tidak, bukan hanya apakah tindakan itu melanggar hukum.
Bedanya dengan hukum: hukum punya sanksi tertulis, etika menyangkut hati nurani. Seorang pegawai yang tidak melanggar aturan tapi bersikap kasar kepada warga yang dilayani tetap melanggar etika Pancasila, terutama sila kedua.
Bagi ASN, nilai ini diterjemahkan ke dalam kode etik dan nilai dasar ASN. Soal TWK kadang memberi kasus pejabat yang "tidak salah secara hukum tapi tidak pantas", dan jawabannya mengarah ke Pancasila sebagai sistem etika.
Menebak sila dari contoh kasus
Ini tipe soal paling banyak. Kuncinya, cari inti masalah di cerita soal, lalu cocokkan dengan kata kunci sila.
| Sila | Kata kunci | Lambang |
|---|---|---|
| 1. Ketuhanan Yang Maha Esa | Agama, ibadah, toleransi antarumat beragama | Bintang |
| 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab | HAM, menolong sesama, tidak semena-mena, tenggang rasa | Rantai |
| 3. Persatuan Indonesia | Cinta tanah air, keberagaman suku, bangga produk dalam negeri | Pohon beringin |
| 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan | Musyawarah, pemilu, menghargai keputusan bersama | Kepala banteng |
| 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia | Pemerataan, bantuan sosial, tidak boros, kerja keras, hak milik | Padi dan kapas |
Contoh singkat:
- Pemerintah menetapkan hari raya tiap agama sebagai libur nasional: sila 1
- Komnas HAM menyelidiki dugaan penyiksaan tahanan: sila 2
- Siswa memakai batik daerah lain saat peringatan Hari Batik: sila 3
- Warga RT memilih ketua lewat rapat warga: sila 4
- Pemerintah membangun jalan di daerah terpencil supaya harga barang tidak timpang: sila 5
Awas jebakan
Jebakan paling umum ada di sila 2 dan sila 5. Dua-duanya memuat kata "adil".
Sila 2 tentang memperlakukan manusia sebagai individu dengan layak (HAM, tidak diskriminasi).
Sila 5 tentang pembagian kesejahteraan yang merata (ekonomi, fasilitas, pembangunan).
Tanya ke diri sendiri: masalahnya soal martabat orang, atau soal pembagian hasil? Martabat sila 2, pembagian sila 5.
Awas jebakan
Jebakan kedua ada di sila 3 dan sila 4. Rapat RT itu sila 4, walaupun warganya jadi rukun.
Lihat caranya, bukan hasil akhirnya. Kalau caranya musyawarah atau pemilihan, jawabannya sila 4.
Contoh pengamalan per sila
Berikut contoh tambahan, dibagi untuk kehidupan sehari-hari dan untuk ASN. Latih dirimu menutup kolom sila lalu menebaknya.
Sila pertama
- Tetangga beda agama saling menjaga suasana saat ada yang beribadah.
- Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
- ASN memberi kesempatan rekan kerja menjalankan ibadah di jam kerja sesuai aturan kantor.
- Pejabat mengucapkan sumpah jabatan sesuai agamanya masing-masing.
Sila kedua
- Membela teman yang dirundung karena warna kulit atau logatnya.
- Menggalang donasi untuk korban bencana di negara lain.
- Petugas layanan memperlakukan warga lansia dan warga berseragam kantor dengan hormat yang sama.
- Atasan tidak membentak atau merendahkan bawahan di depan umum.
Sila ketiga
- Memakai dan membeli produk dalam negeri.
- Tidak ikut menyebarkan konten yang mengadu domba suku atau daerah.
- ASN bersedia ditempatkan di daerah mana pun di Indonesia.
- Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau partai.
Sila keempat
- Menerima hasil rapat walaupun usulan pribadi tidak dipakai.
- Menggunakan hak pilih dalam pemilu.
- ASN menjaga netralitas dalam pemilu dan pilkada.
- Kepala dinas mengajak tim berdiskusi sebelum memutuskan program baru.
Sila kelima
- Tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah.
- Menghargai hasil karya orang lain dan tidak mengambil hak orang.
- ASN tidak menerima gratifikasi, karena uang itu bisa membuat layanan menjadi tidak adil bagi warga lain.
- Pemerintah memberi subsidi atau beasiswa bagi kelompok yang kurang mampu.
Awas jebakan
Netralitas ASN dalam pemilu termasuk sila keempat, bukan sila ketiga. Intinya adalah menjaga proses demokrasi tetap jujur.
Menolak gratifikasi sering ditebak sila kedua, padahal yang dijaga adalah keadilan pelayanan untuk semua warga, jadi lebih dekat ke sila kelima. Baca konteks soalnya, karena kadang soal menekankan kejujuran pribadi.
Ancaman terhadap ideologi Pancasila
Ancaman bisa datang dari luar maupun dalam negeri. Soal biasanya memberi contoh peristiwa lalu menanyakan jenis ancamannya.
| Jenis ancaman | Ciri | Contoh |
|---|---|---|
| Ideologi lain yang ekstrem | Ingin mengganti dasar negara | Komunisme, yang dilarang lewat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 |
| Liberalisme dan individualisme berlebihan | Kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama | Budaya konsumtif, hilangnya gotong royong |
| Radikalisme dan terorisme | Memaksakan paham dengan kekerasan | Penyebaran ajakan memusuhi kelompok lain |
| Separatisme | Ingin memisahkan diri dari NKRI | Gerakan bersenjata untuk mendirikan negara sendiri |
| Ancaman lewat dunia digital | Halus, cepat, sulit dideteksi | Hoaks, ujaran kebencian, propaganda di media sosial |
| Ancaman dari dalam | Perilaku yang mengikis kepercayaan pada negara | Korupsi, kesenjangan sosial, penyalahgunaan wewenang |
Cara menangkalnya juga sering ditanyakan: pendidikan Pancasila di sekolah, keteladanan pejabat, literasi digital, dan pembinaan ideologi. Lembaga yang bertugas membina ideologi Pancasila saat ini adalah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).
Tips
Korupsi juga ancaman terhadap Pancasila. Korupsi merusak keadilan sosial (sila kelima) dan membuat rakyat tidak percaya lagi pada nilai yang dijunjung negara.
Contoh soal
Soal 1
Rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara tercantum dalam...
A. Piagam Jakarta alinea keempat
B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
D. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1
E. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C
Pembahasan: Rumusan resmi Pancasila ada di Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
- A salah karena Piagam Jakarta adalah rumusan rancangan, bukan rumusan yang sah, dan sila pertamanya masih berbeda.
- B salah karena alinea ketiga berisi pernyataan kemerdekaan.
- D salah karena Pasal 1 mengatur bentuk negara dan kedaulatan, bukan dasar negara.
- E salah karena pidato 1 Juni adalah usulan, belum disahkan.
Soal 2
Pemerintah menerbitkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan menyediakan fasilitas bagi pekerja penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut merupakan wujud nilai...
A. Dasar
B. Instrumental
C. Praksis
D. Vital
E. Kerohanian
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: B
Pembahasan: Undang-undang adalah aturan tertulis yang menjabarkan nilai dasar Pancasila, jadi termasuk nilai instrumental.
- A salah karena nilai dasar adalah sila-sila Pancasila itu sendiri.
- C salah karena nilai praksis adalah pelaksanaan nyata. Kalau soalnya menyebut perusahaan benar-benar membangun fasilitas itu, baru jawabannya praksis.
- D dan E salah karena itu pembagian nilai menurut Notonegoro, bukan tingkatan nilai Pancasila. Ini jebakan pencampuran dua pembagian.
Soal 3
Dalam proses terbentuknya Pancasila, PPKI berkedudukan sebagai causa...
A. Materialis
B. Formalis
C. Efisien
D. Finalis
E. Prima
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C
Pembahasan: PPKI yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga berperan sebagai causa efisien, yaitu pihak yang membuat Pancasila sah dan berlaku.
- A salah karena causa materialis adalah bahan asalnya, yaitu budaya dan nilai bangsa.
- B salah karena causa formalis adalah perumus bentuknya, yaitu Soekarno, Hatta, dan anggota BPUPKI.
- D salah karena causa finalis adalah tujuannya, yaitu menjadi dasar negara.
- E bukan bagian dari empat causa Pancasila.
Soal 4
Seorang kepala desa membagi bantuan pupuk secara merata ke semua kelompok tani, termasuk kelompok yang dulu tidak memilihnya saat pemilihan kepala desa. Sikap kepala desa tersebut paling sesuai dengan sila...
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: E
Pembahasan: Inti kasusnya adalah pembagian bantuan secara merata. Itu keadilan sosial, sila kelima.
- B menjebak karena ada unsur "tidak membeda-bedakan". Tapi yang dibagi di sini adalah hasil atau kesejahteraan, bukan soal martabat atau hak asasi seseorang.
- C kurang tepat karena kasusnya tidak menyangkut persatuan suku atau bangsa.
- D menjebak karena ada kata "pemilihan". Pemilihannya hanya latar cerita, bukan inti tindakannya.
Soal 5
Pancasila disebut ideologi terbuka. Pernyataan yang paling tepat tentang hal ini adalah...
A. Sila-sila Pancasila boleh diubah melalui sidang MPR
B. Pancasila dapat digabungkan dengan ideologi lain sesuai kebutuhan
C. Nilai dasarnya tetap, tetapi penjabarannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman
D. Setiap warga negara bebas menafsirkan Pancasila sesuai keyakinannya
E. Pancasila terbuka untuk dikritik dan diganti jika tidak relevan
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C
Pembahasan: Ideologi terbuka artinya nilai dasar Pancasila tetap, sedangkan nilai instrumental dan praksisnya boleh berkembang. Contohnya muncul undang-undang baru tentang hal-hal yang belum ada di tahun 1945, seperti internet.
- A, B, dan E salah karena semuanya menyiratkan nilai dasar bisa berubah atau diganti.
- D salah karena penjabaran Pancasila dilakukan lewat aturan resmi negara, bukan tafsir bebas tiap orang.
Soal 6
Dalam sidang BPUPKI, seorang tokoh mengusulkan dasar negara berisi: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh tersebut adalah...
A. Mohammad Yamin
B. Soepomo
C. Soekarno
D. Mohammad Hatta
E. Ki Bagus Hadikusumo
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: B
Pembahasan: Kata kunci "kekeluargaan" dan "keseimbangan lahir dan batin" adalah ciri usulan Soepomo pada 31 Mei 1945.
- A salah karena usulan lisan Yamin memakai kata "Peri", seperti Peri Kebangsaan dan Peri Kemanusiaan.
- C salah karena usulan Soekarno memuat internasionalisme dan menaruh ketuhanan di urutan terakhir.
- D salah karena Hatta tidak termasuk tiga tokoh yang menyampaikan rumusan lima dasar di sidang pertama BPUPKI.
- E salah karena Ki Bagus Hadikusumo dikenal dalam pembahasan tujuh kata Piagam Jakarta, bukan sebagai pengusul lima asas ini.
Soal 7
Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut bahwa lima dasar yang ia usulkan dapat diperas menjadi satu, yaitu...
A. Persatuan
B. Ketuhanan
C. Gotong royong
D. Sosio-nasionalisme
E. Musyawarah mufakat
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C
Pembahasan: Ekasila, bentuk paling ringkas dari usulan Soekarno, adalah gotong royong.
- A dan E salah karena keduanya adalah nilai dalam Pancasila, tapi bukan hasil perasan Ekasila.
- B salah karena ketuhanan adalah salah satu unsur Trisila, bukan Ekasila.
- D salah karena sosio-nasionalisme adalah unsur Trisila.
Soal 8
Berikut ini yang bukan anggota Panitia Sembilan adalah...
A. A.A. Maramis
B. Abikusno Tjokrosujoso
C. Soepomo
D. Achmad Soebardjo
E. Wahid Hasjim
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C
Pembahasan: Soepomo adalah anggota BPUPKI dan pengusul dasar negara pada 31 Mei 1945, tetapi ia tidak termasuk Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta.
- A, B, D, dan E salah karena keempatnya tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan. Maramis dan Soebardjo dari golongan kebangsaan, Abikusno dan Wahid Hasjim dari golongan Islam.
Soal 9
Kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara secara tegas dinyatakan dalam...
A. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
B. Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011
C. Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
D. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016
E. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: B
Pembahasan: Pasal 2 UU 12/2011 menyebut Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- A salah karena Pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum.
- C salah karena Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan Pancasila tidak masuk daftar itu.
- D salah karena Keppres 24/2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
- E salah karena TAP MPRS itu tentang larangan ajaran komunisme.
Soal 10
Seorang ASN menolak memasang atribut salah satu calon kepala daerah di ruang kerjanya walaupun diminta atasannya, karena ingin pemilihan berjalan adil bagi semua calon. Sikap ini paling mencerminkan sila...
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: D
Pembahasan: Inti kasusnya adalah menjaga netralitas dalam pemilihan, yaitu menjaga proses demokrasi tetap jujur. Itu pengamalan sila keempat.
- A salah karena tidak ada unsur agama atau ibadah.
- B kurang tepat karena kasusnya tidak menyangkut martabat atau hak asasi seseorang.
- C menjebak karena netralitas memang menjaga kerukunan, tetapi yang dinilai adalah sikap dalam proses pemilihan.
- E menjebak karena ada kata "adil". Yang dibagi di sini bukan kesejahteraan, melainkan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi.
Soal 11
Pernyataan yang tepat tentang hubungan Pancasila dan peraturan perundang-undangan adalah...
A. Pancasila menempati urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan
B. Pancasila sejajar dengan UUD 1945 dalam hierarki
C. Pancasila berada di luar hierarki dan menjadi sumber bagi seluruh peraturan
D. Pancasila hanya berlaku sebagai pedoman moral tanpa kaitan dengan hukum
E. Pancasila dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan undang-undang
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C
Pembahasan: Pancasila tidak masuk daftar hierarki di Pasal 7 UU 12/2011. Ia berada di atasnya sebagai sumber segala sumber hukum, sehingga semua peraturan harus sesuai dengan nilainya.
- A dan B salah karena urutan pertama hierarki adalah UUD 1945.
- D salah karena Pancasila juga punya kedudukan hukum sebagai dasar negara, bukan sekadar pedoman moral.
- E salah karena justru undang-undang yang harus menyesuaikan diri dengan Pancasila.
Soal 12
Pancasila disebut sistem filsafat yang hierarkis piramidal. Maksudnya adalah...
A. Sila kelima menjadi dasar bagi sila pertama
B. Setiap sila berdiri sendiri dan boleh diamalkan terpisah
C. Sila pertama menjiwai sila-sila berikutnya, dan sila kelima dijiwai keempat sila sebelumnya
D. Urutan sila boleh ditukar sesuai kebutuhan
E. Sila ketiga adalah sila yang paling tinggi kedudukannya
Lihat jawaban dan pembahasan
Jawaban: C
Pembahasan: Hierarkis piramidal artinya urutan sila bermakna. Sila pertama menjadi dasar, dan makin ke bawah isinya makin khusus, sampai sila kelima sebagai tujuan.
- A salah karena arahnya terbalik.
- B salah karena sebagai sistem, kelima sila merupakan satu kesatuan.
- D salah karena urutan sila sudah tetap dan mengandung makna.
- E salah karena tidak ada sila yang disebut paling tinggi selain dalam arti sila pertama sebagai dasar.
Ringkasan
- Pancasila ada di Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, disahkan PPKI 18 Agustus 1945. Kata "Pancasila" sendiri tidak tertulis di sana.
- Sidang pertama BPUPKI (29 Mei sampai 1 Juni 1945) membahas dasar negara. Sidang kedua (10 sampai 17 Juli 1945) membahas rancangan UUD.
- Urutan pengusul: Yamin (29 Mei), Soepomo (31 Mei), Soekarno (1 Juni). "Peri" = Yamin, "kekeluargaan" = Soepomo, ketuhanan di akhir = Soekarno.
- Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan. Ekasila: gotong royong.
- Panitia Sembilan diketuai Soekarno, menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Soepomo bukan anggotanya.
- BPUPKI merumuskan, PPKI mengesahkan.
- Hari Lahir Pancasila 1 Juni ditetapkan lewat Keppres 24 Tahun 2016.
- Causa: bahan, bentuk, pengesahan, tujuan.
- Pasal 2 UU 12/2011: Pancasila sumber segala sumber hukum. Pancasila di luar hierarki Pasal 7.
- Sistem filsafat: hierarkis piramidal, sila pertama menjiwai, sila kelima tujuan. Sistem etika: pedoman pantas atau tidak, bukan hanya legal atau tidak.
- UU dan kebijakan termasuk nilai instrumental, tindakan nyata termasuk nilai praksis.
- Sila 2 tentang martabat orang, sila 5 tentang pembagian kesejahteraan.
- Sila 4 dilihat dari cara mengambil keputusan. Netralitas ASN masuk sila 4.
- Ancaman ideologi: paham ekstrem, liberalisme berlebihan, radikalisme, separatisme, hoaks, dan korupsi. Pembinanya BPIP.
Sudah selesai membaca?
Tandai selesai supaya progres belajarmu tersimpan di perangkat ini.
Sudah paham? Uji di soal harian
10 soal SKD baru setiap hari, lengkap dengan ranking dan pembahasan.
Coba soal harian